Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menemui ribuan buruh pada aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 1 Mei 2019. (Medcom.id/Amal).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menemui ribuan buruh pada aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 1 Mei 2019. (Medcom.id/Amal). (Amaluddin)

Khofifah Beri Jatah Lima Persen Anak Buruh Masuk SMA Negeri

may day hari buruh Pendidikan Menengah
Amaluddin • 01 Mei 2019 18:22
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan hadiah spesial bagi keluarga buruh pada peringatan Hari Buruh, Rabu, 1 Mei 2019. Khofifah memberikan kuota khusus masuk SMA/SMK negeri bagi anak-anak buruh atau pekerja yang tidak mampu di wilayahnya.
 
"Kami siapkan kuota lima persen khusus bagi anak-anak buruh yang tidak mampu, dan mereka bisa masuk SMA/SMK negeri di seluruh Jatim," kata Khofifah di hadapan ribuan buruh pada aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya.
 
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan anak-anak buruh yang sudah kelas 3 SMP atau MTs, nantinya bisa memanfaatkan kuota khusus 5 persen untuk masuk SMA/SMK negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Para anak buruh, pekerja, dan difabel ini akan diprioritaskan untuk bisa masuk SMA SMK negeri di Jawa Timur. Kuota khusus ini nantinya akan kita luncurkan besok saat Hardiknas," jelas Khofifah.
 
Khofifah berharap kuota lima persen itu bisa mempermudah para anak buruh dan pekerja tidak mampu, untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas. Menurut Khofifah, kuota khusus ini sudah sesuai dengan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018. 
 
"Maka mereka akan mendapatkan dan menguasai pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0," beber Khofifah.
 
Adapun syarat untuk bisa memanfaatkan kuota khusus ini, lanjut Khofifah, cukup menunjukkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat tidak mampu. Jika tidak menggunakan kartu itu bisa juga menunjukkan kartu bukti menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
 
"Itu adalah bukti bahwa mereka memng dari keluarga tidak mampu. Kalau tidak begitu maka kita bisa lakukan verifikasi," pungkas Khofifah.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif