SKTM Tak Berlaku untuk PPDB SMP di Malang
Siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMPN 19, Jakarta, Senin 9 Mei 2016. Foto: MI/Arya Manggala
Malang: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seringkali disalahgunakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, penggunaan SKTM kini tak berlaku pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 di Kota Malang, Jawa Timur.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Malang, Burhannudin mengatakan SKTM saja tak cukup bagi calon siswa yang hendak mendaftar SMP melalui jalur wilayah atau zonasi kategori warga miskin.

"Tahun ini sudah tidak bisa menggunakan SKTM saja. Harus ada verifikasi dari Dinas Sosial apakah benar siswa tersebut masuk kedalam golongan warga yang kurang mampu," kata Burhannudin, Selasa, 10 Juli 2018.


Dia menjelaskan calon siswa yang kurang mampu baru bisa mendaftar apabila menyertakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kebijakan ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan SKTM pada PPDB dan menjadi filter. Tahun lalu masih bisa menggunakan SKTM. Namun setelah di evaluasi, kebijakan tahun ini sudah tidak bisa lagi," bebernya.

Kuota PPDB di Kota Malang dibagi menjadi tiga jalur. Yakni, 60 persen untuk sistem kewilayahan (zonasi), 35 persen untuk kuota sistem reguler dan 5 persen untuk jalur umum dari luar Kota Malang.

Pada tahun lalu, kemudahan memperoleh SKTM seringkali disalahgunakan oleh orang tua calon siswa di Kota Malang. Tak sedikit masyarakat yang tergolong mampu berpura-pura miskin agar anaknya diterima masuk sekolah.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kecurangan tersebut. Yakni dengan menyinkronkan data sekolah dengan data Dinas Sosial.



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id