Aksi berlangsung pada Jumat 10 Juni. Mereka membawa miniatur mobil untuk diserahkan ke pemerintah. Mereka juga beberapa poster bertuliskan ‘Pejabate Numpak Alphard, Rakyat Numpak Becak’, ‘Pengadaan Mobil Dinas Terus, Kapan Rakyat Diurus’, dan Ora Usah Tuku Mobil, Dandani Transportasi Umum Ae, Bah’.
MCW mencatat Pemkot Malang membeli mobil dinas dalam dua tahun terakhir. Pada 2014, anggaran pembelian mobil dinas Rp14,9 miliar. Lalu pada 2015, anggarannya membengkak menjadi Rp18,3 miliar. Pada 2016, anggaran pembelian sebesar Rp6 miliar.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota paling sering melakukan pengadaan mobil dinas. Anggaran pengadaannya mencapai Rp1,7 miliar untuk 43 mobil.
Koordinator Badan Pekerja MCW, M Zainuddin, mengatakan, hal tersebut berbanding terbalik dengan penanggulangan gizi buruk 2014-2016 yang hanya Rp 15 miliar. Dalam catatan MCW, kata dia, penanggulangan masalah gizi buruk di Kota Malang baru mencapai 4 persen.
“Ada kejanggalan dalam APBD Kota Malang, salah satu anggaran yang mencolok ada pengadaan mobil dinas. Padahal, masalah kesejahteraan rakyat tidak kunjung diatasi,” kata Zainuddin di sela-sela aksi.
Sementara itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan 56 kendaraan dinas di Pemkot Malang tak jelas.
Bahkan, jelas Zainuddin, ditemukan pengajuan keringanan kerugian dari audit BPK sebesarRp 22.800.000,00 yang dituangkan dalam surat keputusan ditandatangani Wali Kota Malang.
Parahnya, aset, prasarana, dan utilitas umum dengan nominal Rp5.383.798.355,00 belum sepenuhnya dicatat dalam KIB Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Pemerintah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Perpustakaan.
“Kota Malang masuk lima besar di Jatim sebagai kota yang sering belanja mobil dinas. Bagaimana dengan mobdin yang tidak jelas keberadaannya? Kami berharap penegak hukum mengusutnya,” jelas dia.
Pihaknya mendesak pemerintah agar menghentikan pembelian mobil dinas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DPRD, lanjut dia, harus membatalkan dan menghapus belanja mobil dinas pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun ini.
“Sebaiknya Wali Kota Malang merealisasikan visi misi nya, yakni peduli wong cilik, bukan hanya janji-janji kosong,” tegas dia.
Massa kemudian mengakhiri tuntutannya dengan melempar miniatur mobil ke dalam kompleks Balai Kota. Namun, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang menemui massa aksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
