Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im, mengatakan nasib warga eks Gafatar terkatung- katung. Ini akibat langkah pragmatis pemerintah pusat menyusul insiden pembakaran perkampungan Gafatar di Kalimantan Barat oleh warga setempat.
Akibatnya, pemerintah daerah harus menanggung dampak kemanusiaan. Pengikut Gafatar yang diusir dari Kalbar dikembalikan ke daerah asal, sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk maupun pengakuan eks anggota Gafatar.
"Pemerintah pusat harusnya berpikir terlebih dahulu sebelum memulangkan warga eks Gafatar ke daerah asalnya. Mengingat, sebagian besar warga eks Gafatar tersebut sudah tidak punya apapun di daerah asalnya," terang Suli Da'im, usai rapat koordinasi bersama Kadisnakertransduk, Kabakesbangpol, Kadinsos,dan perwakilan Pemprov Jatim, di gedung DPRD Jatim, Rabu (27/1/2016).
Menurut politisi asal FPAN ini, sejumlah daerah juga merasa keberaatan menerima eks anggota Gafatar. Pasalnya, secara status kependudukan, banyak dari mereka yang sudah berpindah alamat. Sementara, dana cadangan yang dimiliki pemda seperti Jatim juga sangat minim alias pas-pasan jika harus menanggung biaya hidup ratusan eks Gafatar.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut dia, pemulangan eks anggota Gafatar bukanlah solusi terbaik untuk mempersempit perkembangan organisasi tersebut. Mengingat mantan pengikut Gafatar merupakan korban tipu daya petinggi dan pengurusnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah jangan menganggap persoalan Gafatar remeh. Sebab, kata dia, pemulangan eks Gafatar belum tentu tidak memunculkan kembali organisasi tersebut.
"Pendekatan tidak hanya dari sosial, ekonomi, dan agama saja. Tetapi dari ideologi juga. Yang paling utama adalah pembinaan ideologi kepada pengurusnya. Petingginya juga tangkap itu, kalau tidak akan berkembang lagi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
