Mondir mengatakan lahan di sekitar jembatan yang terletak di sisi Bangkalan, Madura, sudah banyak dikuasai orang-orang luar daerah. Bila tarif jembatan diturunkan, ia khawatir kebijakan itu memberikan keleluasaan pada orang luar daerah untuk memiliki tanah di Bangkalan. Masyarakat asli Bangkalan pun tersisihkan dalam pembangunan.
Biaya transportasi semakin murah. Sehingga, kata Mondir, warga luar daerah terus berdatangan. Apalagi, lahan seluas 600 hektare di kaki jembatan dicanangkan sebagai kawasan industri.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Jangan sampai pemilik tanah dengan mudahnya melepas lahan dengan harga murah," kata Mondir di kantornya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (9/2/2016).
Pemkab Bangkalan, kata Mondir, akan mendampingi pemilik lahan di sekitar kawasan kaki Suramadu. Agar, warga tak melepas tanah mereka ke tuan tanah dengan harga murah.
Beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) membebaskan lahan seluas 21 hektare untuk pengembangan kawasan tersebut. Biaya pembebasan lahannya sebesar Rp167,8 miliar.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas terkait rencana penurunan tarif jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura itu. Rapat berlangsung di Istana Negara pada 3 Februari 2016.
"Hasilnya, Presiden memutuskan tarif biaya masuk jembatan turun sebesar 50 persen," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu di Surabaya, Selasa (9/2/2016).
Namun Presiden belum menerbitkan peraturan mengenai tarif baru itu. Soekarwo mengaku masih menunggu penerbitan aturan.
(Baca: Soekarwo Tunggu Perpres Tarif Baru Jembatan Suramadu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
