Ahmad, warga Kelurahan Mergosono, Kota Malang, mengaku mendapat informasi soal kartu identitas khusus anak melalui media. Namun, ia mengaku masih memiliki banyak pertanyaan soal manfaat kartu itu.
"Belum pernah ada sosialisasi dari kelurahan dan pemerintah, makanya belum tahu pasti kegunaan dan syaratnya," kata dia, ketika berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (23/2/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menilai, sebaiknya pemerintah fokus pembenahan dan masalah E-KTP yang masih kurang memuaskan. Sebab, mengurus E-KTP harus ke Kantor Dispendukcapil dan harus lama mengantre.
Ia memilih tidak membuatkan anaknya KIA sebelum ada kejelasan dan sosialisasi dari pemerintah.
"Anak-anak kelak akan memiliki identitas sama. KIA gratis, berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, biayanya pasti tidak murah," ungkap bapak dua anak ini.
Warga lain, Farida,35, mengaku belum tahu adanya program KIA. Namun, ia menyambut baik apabila program itu ada manfaatnya.
"Jika bermanfaat kenapa harus ditolak. Masalahnya sekarang belum pernah ada sosialisasi," jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera mensosialisasikan program itu. Sekaligus menyebar pamflet di setiap RT/RW.
Sebagaimana diketahui, Kemendagri memprogramkan KIA pada tahun 2016. Aturan itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Dalam Permendagri itu disebut seluruh anak di Indonesia wajib hukumnya memiliki Kartu Tanda Penduduk dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
