Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) membantah kepentingan politik berada di belakang undangan tersebut. P4M hanya organisasi yang menginginkan Madura menjadi provinsi sendiri.
"Orang-orang di P4M adalah wajah-wajah baru yang tidak berpengalaman dengan dunia politik," kata Sekjen P4M, Jimhur Saros, di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (4/11/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut Jimhur, orang-orang di P4M adalah wajah baru yang tak memahami dunia politik. Organisasi baru itu hanya menuntut hak untuk kesejahteraan warga Madura.
"Selama ini, hak kami dikebiri. Jadi salah satu upaya untuk memperbaikinya yaitu membentuk Provinsi Madura," ungkap Jimhur.
Menurut Jimhur, pendeklarasian Provinsi Madura bukanlah hal yang melanggar Undang Undang. Jimhur pun berharap aksi itu tak lantas berujung perpecahan di masyarakat Madura.
Bantahan Jimhur itu menjawab penilaian sebagian pihak yang menyebutkan kepentingan politik menunggangi acara deklarasi tersebut.
"Saya menilai ada kepentingan lain dibelakang deklarasi tersebut, kepentingan politik yang dibungkus atas nama rakyat," terang Doni Heriyanto, aktivis Forum Aspirasi Rakyat (FARA).
Pada 3 November 2015, sebuah undangan menyebar di kalangan juru warta di Surabaya, terkait deklarasi Provinsi Madura.
Undangan itu menggunakan kertas berwarna dasar putih. Tertulis di bagian atas: Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura'. Undangan itu menyebutkan Deklarasi Provinsi Madura dilakukan pada 10 November 2015 di Gedung Ratho Ebhu di Jalan Jenderal A. Yani, Bangkalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
