Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin, menyampaikan hasil evaluasi Tim Kajian Pengeboran dari Institut Teknologi 10 November (ITS) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait rencana tersebut.
Pertama yaitu kontur tanah di Sidoarjo dinamis. Pergerakan tanahnya menurun. Sejak 2010 hingga 2016, penurunan tanah mencapai 30 centimeter.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Lantaran itu kami khawatir semburan lumpur panas kembali terjadi bila pengeboran dilakukan," kata Fattah ditemui di ruang kerjanya di Surabaya, Selasa (17/5/2016).
Risiko kedua yaitu penolakan warga sekitar lokasi pengeboran. Warga masih trauma dengan efek semburan lumpur panas yang terjadi di Porong setelah proses pengeboran.
"Yang jelas, tingkat risikonya tinggi maka rencana pengeboran tak bisa dilakukan," ungkap Fattah.
Saat ini, lanjutnya, tim masih melakukan kajian dari berbagai aspek, misalnya teknis, sosial, dan ekonomi. Tugas tim kajian berakhir dua pekan mendatang dan rekomendasi mengenai rencana pengeboran akan disampaikan pada Juni 2016.
PT Lapindo Brantas berencana melakukan pengeboran di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, pada Maret 2016. Namun rencana itu mendapat penolakan lantaran warga khawatir pengeboran berujung semburan lumpur panas.
(Baca: Pengeboran Gas Lapindo di Sidoarjo Mulai Maret)
Apalagi, lokasi pengeboran di Kedung Banteng hanya berjarak 2,5 Km di sebelah utara dari semburan lumpur panas di Porong. Pada 29 Mei 2016, lumpur panas menyembur dari lokasi pengeboran di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.
Semburan meluas dan lumpur panas menggenang permukiman, pertanian, hingga perindustrian. Ribuan warga kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
