"Kami sudah memanggil sejumlah SKPD, agar memacu serapan anggaran jelang berakhirnya tahun 2015 alias tutup buku," kata Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno, di Balai Kota Surabaya, Jumat (30/10/2015).
Berdasarkan data penyerapan dan realisasi anggaran pemkot bulan kemarin, terdapat empat SKPD yang penyerapan anggarannya kurang dari 40 persen. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya dengan anggaran total Rp1,2 triliun dengan penyerapan mencapai Rp388,7 miliar atau 29,92 persen.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Namun, untuk SKPD-SKPD lainnya secara umum sudah mencapai 52 persen. Yang perlu digenjot DPUBMP," katanya.
Menurut Nurwiyatno, serapan anggaran DPUBMP kurang karena masih terhalang pembayaran pembebasan lahan. "Di daerah Wiyung ada beberapa titik yang belum dibebaskan, jumlahnya lumayan besar. Itu karena harus ada appraisal baru," katanya.
Dia mengaku heran dengan adanya proyek-proyek yang sudah dilelang dan memasuki tahap pelaksanaan, namun tiba-tiba warga menolak. "Pada saat kesepakatan bersama, warga sudah setuju, tapi pada saat pelaksanaan, tiba-tiba warga menolak. Saya heran," ujarnya.
Hingga Jumat lalu, kata dia, seluruh serapan anggaran keuangan rata-rata SKPD sudah mencapai 59 persen. Sedangkan serapan anggaran proyek fisik sudah ada yang mencapai 70-80 persen. "Itu karena fisik proyek sudah selesai, tapi uangnya belum diambil," tandasnya.
Tak hanya dua SKPD itu, RSUD dr M. Soewandhie dengan anggaran sebesar Rp191,3 miliar baru terserap sebesar Rp17,2 miliar atau 9,03 persen. Selanjutnya, Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) sebesar Rp106,1 miliar dengan penyerapan Rp39,7 miliar atau 37,4 persen dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) senilai Rp106,6 miliar terserap sebesar Rp24,2 miliar atau 22,7 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
