Forsis yang terdiri dari pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota dewan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengacara, itu mengkritisi kepemimpinan Kepala Kejaksaan Bangkalan Joeli Sulistiyanto. Mereka menilai lembaga hukum lemah dalam menegakkan keadilan.
"Saat ini di kabupaten Bangkalan tengah terjadi krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini salah satunnya disebabkan lemahnya penegakan hukum. Makanya kedatangan kami ini untuk meminta ketegasan Kejari dan kerjasama pihak penegak hukum dalam mendorong penegakan supremasi hukum," kata Koordinator Forsis Kabupaten Bangkalan, KH Achmad Ali Ridho, di kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (11/8/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ali Ridho mengaku pihaknya akan menyampaikan data-data terkait kebocoran APBD 2014. Pihaknya mendesak Kejaksaan Bangkalan segera melakukan proses hukum terkait data ini.
"Kami juga memberikan data terkait kebocoran anggaran2014 data-data lain dalam satu hingga dua hari ini akan disampaikan," kata Ali Ridho.
Sementara itu, Joeli Sulistiyanto berjanji akan fokus dalam penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan. Namun pihaknya meminta data yang disampaikan didukung dengan bukti yang kuat.
"Jadi jangan hanya laporan saja, namun harus disertai bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Sulistiyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(TTD)
