Baca: Bertemu Soekarwo, Sopir Angkutan Umum Minta 3 Hal
Komunikasi Soekarwo dengan Menteri Budi berlangsung secara teleconference. Soekarwo menghadiri acara tersebut di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa 21 Maret 2017.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Satu di antaranya izin aplikasi didelegasikan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) ke pemerintah provinsi. Soekarwo menyarankan pengelolaan itu dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi.
"Sehingga pemerintah provinsi dapat mengetahui moda transportasi yang terlibat dalam angkutan online. Sehingga pengawasan terhadap transportasi berbagai jenis pun dapat dioptimalkan," kata Soekarwo.
Soekarwo mengatakan tengah membicarakan kuota angkutan umum online dengan stakeholder. Pengemudi angkutan umum online dan konvensional pun terlibat dalam pembahasan itu.
Intinya, kata Soekarwo, kendaraan yang tak memiliki izin bakal ditindak secara hukum. "Sebab jika tidak dilakukan, pelanggaran itu akan menjadi virus anarkis lain di kemudian hari," ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Pakde Karwo mengapresiasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek. Menurutnya, rencana itu menunjukkan langkah maju bagi transportasi umum dalam negeri, baik konvensional maupun online.
Pakde Karwo berharap dua jenis angkutan umum itu mendapat perlindungan yang sama dan adil. Sebab, ungkapnya, tak mudah mencari uang di tengah persiangan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan akan mendiskusikan kembali masukan itu. Menteri Budi bakal menggandeng Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menkominfo Rudiantara.
"Terkait usulan itu, nanti akan kita bahas lagi, akan kita rapatkan lagi," jawab Menhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
