medcom.id, Surabaya: Pendapan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2016 berkurang hingga Rp1,5 trilun. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jatim pun diminta lebih efisien dan rasional hingga 9 persen dalam menggunakan APBD 2016.
"Total efesiensi SKPD sekitar Rp575 miliar atau 10 persen dari total belanja APBD Jatim yang mencapai Rp5 triliun," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Kamis (23/6/2016).
Sayangnya, pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu tak menjelaskan penyebab PAD 2016 tak tercapai. Ia juga tak menyebut berapa PAD Pemprov Jatim 2016.
Ia hanya mengatakan, efesiensi anggaran SKPD tidak akan mengurangi pos belanja untuk program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrstruktur. Sebab, kata dia, pos anggaran yang dikurangi hanya anggaran yang berkaitan dengan kunjungan kerja, belanda modal, dan lainnya.
"Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan. Cicilan dana cadangan untuk Pilgub juga harus dipikirkan karena Pilgub tinggal dua tahun lagi," kata dia.
"Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan. Cicilan dana cadangan untuk Pilgub juga harus dipikirkan karena Pilgub tinggal dua tahun lagi," kata dia.
Efisiensi ini tidak hanya dialami Pemprov Jatim. Pemerintah pusat juga harus kehilangan pendapatan sebesar Rp50 triliun karena tidak tercapainya target pajak. Akibatnya, Dana Alokasi Khusus untuk daerah juga ikut diefisiensikan.
Mantan Sekdaprov Jatim ini mengakui target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan drastis. "PKB kita turun sekitar Rp200 miliar dan BBNKB turun Rp400 miliar dari yang ditargetkan Rp650 miliar," ujar dia.
Meski PAD menurun, Pakde Karwo yakin tren pertumbuhan ekonomi cukup bagus sehingga pendapatan masyarakat meningkat. "Makanya program-program pemberdayaan masyarakat dan infrstruktur terus kita dorong," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(TTD)
