Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, ada kesalahapahaman atas informasi yang menyebar. Bagi dia pendataan terhadap ulama merupakan upaya kerjasama kepolisian dengan tokoh masyarakat.
"Itu salah besar dan kebohongan besar kalau ada yang mengatakan pendataan ini untuk pembungkaman terhadap ulama. Ulama itu orang tua kita dan guru kita," katanya, di Mapolda Jatim, Jumat, 3 Februari 2017.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dijelaskan Frans, sinergi antara kepolisian dengan para ulama itu sangat penting dilakukan. Sebab, kepolisian juga perlu masukan dan saran dari para ulama untuk keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.
"Dari ulama kita akan tahu, bagaimana kondisi sekitarnya. Begitu juga kita akan tahu jumlah santrinya dan apa kegiatannya yang bisa sinergi dengan masyarakat," ujarnya.
Pendataan ulama di Jawa Timur ini dilakukan di seluruh Jawa Timur di 38 kabupaten/kota. Pendataan ini dimulai dari Kabupaten Jombang. Beberapa ulama di Jombang merasa resah atas pendataan ini, sebab dinilai mirip zaman PKI.
"Apa yang ada di medsos bahwa ada penekanan terhadap ulama soal pendataan, itu adalah kebohongan besar. Semua ini dilakukan terbuka bukan pembungkaman, Kapolda ingin menerima masukan dari Ulama di berbagai daerah guna formulasi Kamtibmas," tegas Frans.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
