Anton mengatakan Malang tengah menyiapkan diri sebagai pilot project program nasional. Lantaran itu, Pemkot Malang membutuhkan publikasi untuk mempercepat pembangunan, program, dan meningkatkan keunggulan.
"Bandingkan dengan dan kota-kota lain yang anggarannya lebih besar. Kalau anggaran publikasi dipermasalahkan, bagaimana mau mengenalkan Kota Malang ke dunia," kata Anton usai membuka acara Hackaton Ngalam, Rabu (30/3/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menepis anggaran pemberitaan dan publikasi demi menaikkan popularitasnya jelang Pilkada 2018 mendatang. Ketua DPC PKB Malang itu menyebut anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
"Dengan publikasi dapat mengeksplore potensi di Malang, seperti banyaknya taman yang dapat dikunjungi. Ini kan juga prorakyat, jangan dipermasalahkan lah," ungkap dia.
Dari data yang didapat Metrotvnews.com, anggaran pemberitaan dan penyiaran dalam APBD Pemkot Malang tahun 2016 sebesar Rp12,4 miliar. Dana itu meliputi:
- belanja jasa pemberitaan/penyiaran Dinas Pendapatan sebesar Rp850,6 juta
- Dinas Pendidikan sebesar Rp623,3 juta
- Dishubkominfo sebesar Rp188 juta
- Pembinaan lembaga penyiaran Rp9 juta
- Humas Pemkot Rp6,3 miliar
- Sosialisasi bea cukai Rp2 miliar
Kepala Bagian Humas Widianto mengakui publikasi melalui pemberitaan di media massa sangat efektif. Di Kota Malang terdapat 50 lebih media yang pernah menjalin kerja sama.
Dari anggaran Rp6 miliar di Humas, 80 persen untuk pemberitaan dan penyiaran media massa. Tahun lalu anggaran di Humas hanya sebesar Rp4 miliar.
"Anggarannya untuk publikasi menyeluruh, baik di media maupun publikasi berupa banner dan baleho. Kami berharap dapat feed back dari masyarakat," kata dia.
Untuk branding kota, tambah dia, dibutuhkan biaya besar. Apalagi cakupannya untuk mengenalkan Kota Malang di level nasional hingga mancanegara.
"Kami terbuka terhadap semua pihak. Publikasi bagian dari investasi, tidak bisa dilakukan hanya 1-2 tahun saja. Yang jelas publikasi di media sangat membantu pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, anggaran pemberitaan media Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur naik drastis selama tiga tahun terakhir. Malang Corruption Watch (MCW) menilai besaran anggaran tersebut rawan dikapitalisasi jelang Pilkada.
Tahun 2016 anggaran pemberitaan dan penyiaran sebesar Rp12,4 miliar, atau lebih besarRp 6,7 dari tahun 2014 yang hanya Rp5,7 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
