Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Bahrul Amiq, mengaku memiliki beragam konsep untuk menuntaskan masalah sampah di sungai. Tapi ia mengatakan warga belum sepenuhnya sadar untuk menjaga kebersihan sungai.
"Sehebat apapun konsep yang kita miliki, tapi kalau masih minim kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, maka tidak akan selesai," ungkap Bahrul Amiq ditemui di kantornya, Senin 31 Juli 2017.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dengan kata lain, lanjut Bahrul, kesadaran masyarakat merupakan hal paling penting untuk membersihkan sungai. Sebab pemerintah tak bisa memantau sungai selama 24 jam.
"Makanya, kembali ke masyarakat bagaimana mencintai lingkungan," tegasnya.
Pemkot, ungkapnya, hanya bisa mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan. Karena standar tertinggi manusia adalah akuntabilitas moral.
Selain itu, Pemkab mengalami kendala tak bisa mengecek langsung seberapa bahayanya sungai di Sidoarjo. Pemkot, ujar Bahrul, tak pernah mengecek kandungan dalam sungai. Biasanya, pengecekan itu merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi.
"Untuk uji lab kandungan air yang tercemar ini ada di pusat dan provinsi Jatim. Kami enggak punya wewenang. Seperti kemarin, saat banyak Ikan yang mati di sungai Porong. Mereka turun, kita diajak. Karena sebagian besar otoritas sungai besar di Sidoarjo milik provinsi atau pusat," katanya.
Sementara, untuk baku mutu air, lanjut Amiq, air sungai yang ada di hulu (Balongbendo, Krian dan Taman) itu sudah tercemar. Apalagi di kawasan hilir. Ditambah lagi, pertumbuhan industri di Sidoarjo yang semakin banyak. Sehingga kondisi seperti ini seakan hal yang biasa.
"Umumnya memang bahaya limbah B3. Perbandingannya, jika 1 liter saja limbah B3, lebih berbahaya daripada 1 tangki limbah domestik," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
