Beberapa persiapan terus dilakukan. Salah satunya, pendirian posko di lima titik di kota tersebut. Yakni di Balong Cangkring, Jalan Raden Wijaya, Jalan Benteng Pancasila, Jalan Raya Bypass dan di Kelurahan Surodinawan.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono mengatakan, keberadaan pos tersebut diharapkan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Kota Mojokerto bersih dari prostitusi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Dalam pos pantau tersebut akan ada personel dari TNI dan Polri juga dari Satpol PP yang terus berjaga. Warga masyarakat yang melihat ada prostitusi silakan lapor, akan ditindak lanjuti," ujarnya, kepada Metrotvnews.com, Kamis (19/5/2016).
Langkah Pemkot Mojokerto mewujudkan bersih dari prostitusi, menurut Dodik, sebagai komitmen awal antara pemerintah kota dengan warganya. Sasaran progam adalah lokasi rawan prostitusi. Meliputi hotel, tempat hiburan malam, kos-kosan, serta jalan-jalan yang sering dijadikan ajang mesum.
"Selain membangun pos pantau tersebut, kita juga melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat guna mewujudkan Mojokerto bersih prostitusi," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Soekarwo bilang akan menutup sejumlah lokalisasi di Jawa Timur. Salah satunya, di Kota Mojokerto, di bawah naungan Yayasan Mojopahit.
Yayasan Mojopahit, Kota Mojokerto, Jawa Timur. (Metrotvnews.com/Nurul Hidayat)
Namun, Dodik menampik kalau Yayasan Mojopahit adalah lokalisasi. "Di sana bukan lokalisasi. Namun para wanita tuna susila yang berada dalam naungan yayasan tersebut masih membuka praktik dalam wisma yang disediakan," imbuhnya.
Saat ini, para wanita tuna susila yang berada di Yayasan Mojopahit sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Fakta itu, masih kata Dodik, ditemui saat petugas Dinas Kesehatan Mojokerto akan mendata. "Sudah sepi, keterangan dari pengurus yayasan, mereka sudah pulang," pungkasnya.
(SAN)
