Setahun Jokowi-JK, Penegakan HAM Stagnan

medcom.id, Batu: Penegakan hak asasi manusia (HAM) era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan di tempat. Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Omah Munir (OM), Nong Darol Mahmada, pada peringatan dua tahun Museum HAM Omah Munir, di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, 8 Desember.
 
Dikatakan Nong, penegakan kasus pembunuhan Munir, kasus orang hilang hingga korban 65 belum mendapat perhatian serius. "Kami mendesak pemerintah agar penegakan hukum semakin baik dan membuka terang kasus pelanggaran HAM terdahulu," katanya, kepada Metrotvnews.com.
 
Melalui Omah Munir (OM), pihaknya konsen menyuarakan dan mengampanyekan pentingnya pengertian HAM terhadap kalangan pemuda dan pelajar, sehingga kelak Munir-Munir muda bermunculan. Meliputi workshop, kajian-kajian HAM, pembuatan modul HAM bagi pelajar, sampai bedah film seputar HAM.
"Apa yang dilakukan dan diperjuangkan almarhum Munir tetap diteruskan karena menyangkut kepentingan masyarakat," jelasnya.
 
Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati, mengaku 11 tahun kasus Munir belum juga tuntas. Ia sadar perjuangannya akam menabrak tembok kekuasaan. Namun, bukan berarti diam dan menyerah, ia bersama aktivis HAM lainnya akan terus melawan ketidakadilan. Bahkan, ia optimis ke depan penegakan hukum dan HAM di Indonesia akan lebih baik.
 
"Ini jelas pengabaian dan pembiaran, buktinya aktivis antitambang di Lumajang, Jawa Timur, Salim Kancil tewas karena melawan ketidakbenaran. Harusnya itu bisa dicegah oleh pemerintah," kata dia kecewa.
 
Turut hadir dalam kegiatan itu, pegiat Kontras, Rektor Sekolah Ilmu Hukum Jentera Jakarta, Malang Corruption Watch (MCW), aktivis HAM, seniman dan budayawan hingga aktivis mahasiswa.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(UWA)