Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (DH) usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. Yekape di Kejati Jatim. (Medcom.id/Amal).
Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (DH) usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. Yekape di Kejati Jatim. (Medcom.id/Amal). (Amaluddin)

Eks Wali Kota Surabaya Diperiksa Kejati Jatim

kasus korupsi
Amaluddin • 25 Juni 2019 18:49
Surabaya: Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. Yekape. Pemeriksaan berlangsung selama lima jam, sejak pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB. 
 
"Ada 20 pertanyaan, pertanyaannya seputar YKP dan PT Yekape," kata Bambang.
 
Bambang mengaku, mendukung penuh langkah Kejati dalam mengusut tuntas kasus YKP dan PT Yekape. Bambang menyatakan, sejak menggantikan Sunarto sebagai Wali Kota Surabaya pada 2002 lalu, sudah berupaya agar aset YKP dan PT Yekape kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya sudah bicara baik-baik dengan Pak Yasin (Sekda Kota Surabaya sekaligus ketua YKP kala itu) agar YKP dikembalikan ke Pemkot," ujar Bambang.
 
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini mengaku, pernah berkirim surat secara resmi ke YKP agar aset Pemkot secepatnya diserahkan ke Pemkot Surabaya. Namun upaya itu gagal.
 
Bambang mengungkap, pihak YKP enggan mengembalikan aset berupa tanah dan bangunan karena dalam bukti akta notaris menyebutkan aset itu milik YKP. Dia menegaskan, aset YKP milik Pemkot Surabaya lantaran terbentuknya YKP setelah mendapat modal dari Pemkot Surabaya. 
 
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Bambang diberondong pertanyaan seputar kronologis peralihan dari YKP menjadi PT YEKAPE. Sejauh ini, pihaknya masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, karena masih proses pendalaman.
 
"Dalam kasus ini kami juga minta bantuan sejumlah pihak seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya," katanya.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif