Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id. ()

KPU Dinilai Serampangan Membatalkan Keputusan

pemilu serentak 2019 Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019
11 Juli 2019 15:54
Jakarta: KPU Jawa Timur terancam pidana penjara maksimal dua tahun dan denda Rp24 juta. Alasannya, KPU Jatim disebut membatalkan secara sepihak Keputusan KPU Nomor 987 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 
"Bawaslu tidak pernah memerintahkan pembatalan aturan itu. Khusus untuk Daerah Pemilihan Jatim XI terkait Partai NasDem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga, KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan karena tidak ada perintah itu," kata mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Ia menjelaskan Bawaslu hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki formulir model DA1. Nasrulah juga mengatakan bahwa untuk perkara Jatim XI Partai NasDem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka semua pihak termasuk NasDem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU Nomor 987. Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengoreksi atau membatalkan penetapan KPU hanya MK," kata Nasrullah.
 
Artinya, lanjut dia, jika KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu, ruangnya terbatas. Yakni, hanya menjalankan proses pencocokan. Tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan meskipun institusi yang menetapkan. 
 
"Kalau KPU ingin memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. Ini melanggar dan mengabaikan SK No 987. Proses itu inkonstitusional," tegasnya.
 
Tak hanya ilegal, Nasrullah juga mengingatkan kepada KPU mengenai pidana pemilu merujuk pada Pasal 505 dan Pasal 551 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ancaman hukumannya maksimal dua tahun dan denda Rp24 juta.
 
Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, juga melihat ada kejanggalan dari sikap KPU yang mengubah hasil pileg tanpa ada proses peradilan di MK. Menurutnya, kalau ada perselisihan suara di dapil, ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai UU. Bisa melakui Mahkamah Partai atau MK. "MK putusannnya seperti apa?Baru putusan itu dilaksanakan oleh KPU," katanya.
 
Menurutnya, KPU tidak bisa serta merta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) atau mengubah hasil pileg tanpa terlebih dulu ada penetapan MK.
 
"Selama tidak ada partai yang menggugat hasil pemilu ke MK berarti keputusan KPU ilegal. Makanya harus dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Apa yang diputuskan KPU tidak berdasarkan apa yang ada. Harus ada perlawanan hukum demi kebenaran dan keadilan," paparnya.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif