"Dari dulu negara hadir dalam memfasilitasi penghancuran lingkungan, seharusnya saat ini sudah berubah menjadi negara hadir melindungi warganya agar tak menjadi petaka kedua setelah tragedi lumpur jilid I beberapa tahun lalu," kata Direktur Walhi Jawa Timur, Ony Mahardika, kepada Metrotvnews.com, di Surabaya, Jumat (8/1/2016).
Tahun 2016 ini, kata Ony, adalah tahun kesepuluh sejak tragedi Lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006 lalu, di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk itu berubah menjadi petaka. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektare di tiga kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Lumpur Lapindo juga menghancurkan kehidupan 75 ribu warga di sana.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Apakah mereka (Lapindo) buta dan tuli sehingga tidak mau belajar dari kesalahan pengeboran yang terjadi beberapa tahun lalu?" kata dia.
Ony juga menyebut, alasan Lapindo Brantas mengebor di wilayah darat Sidoarjo untuk membayar dana talangan yang dikucurkan pemerintah untuk ganti rugi, sebagai sebuah alasan yang mengada-ada.
"Ini karena Lapindo Brantas memiliki wilayah konsesi blok Brantas yang berada di wilayah laut sangat luas, bahkan konsesi blok itu membentang dari Kabupaten Mojokerto hingga perairan Probolinggo. Harusnya Lapindo memilih konsesi di blok perairan, jangan lagi di darat," ujarnya.
Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas Inc. memastikan akan melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Maret 2016.
Lokasi pengeboran ini berada tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong, yakni berjarak tiga kilometer dengan kedalaman 3.000 kaki atau setara 1 kilometer. Kedalaman pengeboran jilid II nanti jauh lebih dangkal dibandingkan pengeboran jilid I yang mencapai 12.000 kaki atau setara 4 kilometer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
