Tolak Pemilihan Sistem Ahwa, Ketaatan Pengurus Cabang NU Dipertanyakan

medcom.id, Surabaya: Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Miftahul Akhyar, menilai ketaatan pengurus cabang dan wilayah terhadap PBNU mulai luntur. Contohnya, puluhan pengurus cabang dan wilayah menolak pemilihan Rais Aam atau Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) dengan sistem ahlul halli wal aqdi (Ahwa) atau musyawarah mufakat.
 
Kiai Miftahul ikut dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 14 Juni 2015. Munas memutuskan sistem Ahwa untuk memilih Rais Aam.
 
"Padahal ketaatan itu paling utama dalam gerakan NU. Kalau ini dibiarkan bisa membahayakan NU ke depan," tegas Kiai Miftahul di Surabaya, Senin (22/6/2015).
Kiai Miftahul menegaskan sistem Ahwa diputuskan dalam Munas Alim Ulama di Jakarta. Ia pun mempertanyakan sikap pengurus sejumlah daerah yang enggan menerima putusan tersebut.
 
"Sistem Ahwa ini adalah khittah NU, dan tidak ada illat (alasan) untuk menolak. Nah, jika ada pengurus yang menolak patut dipertanyakan ke-NU-annya. Jika parpol saja menggunakan Ahwa, sementara NU tidak. Itu memalukan," jelasnya.
 
Sebanyak 27 provinsi menolak sistem Ahwa beberapa waktu lalu. Provinsi itu yaitu Lampung, Sulawesi Tengah, Aceh, Riau, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(RRN)