"Kami tunggu kedatangan BNN kapanpun tanpa pemberitahuan sekalipun, itu justru lebih bagus," tegas Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, di Surabaya, Senin (11/4/2016).
Orang nomor dua di Jatim itu berkeyakinan PNS Jatim bersih dari barang haram itu. Sebab, menurut dia, tak satu pun PNS di Pemprov Jatim terindikasi narkoba saat dilakukan tes urine beberapa waktu lalu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"PNS bersih dari narkoba adalah harga mati. Jika ada yang terindikasi harus ditindak tegas," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Akhmad Sukardi, menegaskan, tidak ada toleransi bagi PNS yang terlibat narkoba, terlebih sebagai pengedar. PNS yang terlibat narkoba akan mendapat sanksi tegas berupa pemecatan bahkan hukuman penjara. "Ini tidak main-main dan semoga tak ada pegawai terlibat," jelas Sukardi.
Untuk mendukung birokrasi bersih dari narkoba, Sukardi berharap sekaligus mempersilakan BNN melakukan tes urine bagi seluruh PNS bersama sejumlah kepala satuan kerja perintah daerah (SKPD) di Pemprov Jatim.
"Silakan dilakukan. Pemprov tidak akan menutup-nutupi dan siapapun yang terindikasi narkoba maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Sukardi mendukung rencana Kepala BNN Komjen Budi Waseso berkomitmen untuk memberantas narkoba secara menyeluruh. Sebab, kata Buwas, pengedar maupun pengguna narkoba menjadi ancaman besar di Indonesia.
"Jadi sekarang semua lini lah, jadi kan sekarang yang di lembaga permasyarakatan iya, yang di mana-mana juga iya," tegas pria yang akrab disapa Buwas di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
