Petugas Satpol PP menyegel dan menutup paksa sebuah minimarket di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur, Kamis (5/9/2013). Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto
Petugas Satpol PP menyegel dan menutup paksa sebuah minimarket di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur, Kamis (5/9/2013). Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto (Miski)

Ombudsman Desak Pemkot Malang Tutup Toko Modern Ilegal

nelayan ilegal
Miski • 11 Juni 2016 13:40
medcom.id, Malang: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur merekomendasikann Pemkot Malang menutup usaha toko modern yang tidak mengantongi izin. Hal tersebut tertuang dalam surat rekomendasi Ombudsman yang diterima Aliansi Masyarakat Anti Toko Modern ilegal.
 
Dalam surat 0080/LNJ/0058.2016/Sby-04/VI/2016, Ombudsman menilai toko modern yang tidak mengantongi izin adalah tindakan menyimpang dari prosedur. Selain itu, lambatnya upaya penertiban Wali Kota Malang dinilai maladministrasi dan pengabaian kewajiban hukum.
 
“Ombudsman mengabulkan tuntutan kami, Pemkot Malang diberi waktu 30 hari untuk melaksanakan rekomendasi tersebut,” kata Koordinator Aliansi Soetopo Dewangga, Sabtu (11/6/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Toepo, sapaan akrabnya, mengakui dikabullkannya tuntutan aliansi karena bukti-bukti yang diberikan sesuai di lapangan. Dari 257 toko modern yang beroperasi di Kota Malang, 131 di antaranya tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 
Aliansi akan terus mengawal proses penertiban toko modern ilegal. Saat ini kewenangan berada di Pemkot Malang, apakah mau menjalankan rekomendasi Ombudsman atau tidak.
 
"Jika tidak dijalankan sampai batas waktu yang diberikan, sesuai prosedur, Ombudsman akan melaporkan ke Mendagri, DPR RI, dan Presiden," jelas ketua Pemuda Demokrat Kota Malang ini.
 
Desakan adanya penertiban toko modern ilegal, kata dia, tidak lain adalah untuk menciptakan persaingan usaha sehat. Sebab, menjamurnya toko modern di Kota Malang berdampak pada usaha kecil, sehingga tidak sedikit yang gulung tikar.
 
“Jika Wali Kota Malang memang peduli wong cilik, harusnya rekomendasi Ombudsman dijalankan,” ujarnya.
 
Sejak Agustus 2015, Aliansi Masyarakat Anti Toko Modern Ilegal yang terdiri dari Pemuda Demokrat, GMNI Unmer, PMII Unisma, GMNI Kanjuruhan, GMNI IPM, Bara JP, LSM Malang Berwarna, GGAA, dan KOIN mendesak Pemkot Malang menertibkan toko modern illegal atau tak berizin.
 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif