Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikeluarkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Kabil Mubarok menilai, maraknya alih fungsi lahan pertanian akibat tidak ada aturan teknis dan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2013 itu.
"Karena itu komisi B mendesak kepada Gubernur Jatim (Soekarwo) supaya segera menerbitkan Pergub terkait implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2013," kata Kabil Mubarok di Kantor DPRD Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (22/12/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Politikus PKB itu juga mengatakan, alih fungsi lahan pertanian bakal sulit terealisasi jika tidak didukung pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, kata Kabil, lapisan pemerintah paling bawah yakni rukun tetangga dan rukun warga justru mempermudah pengurusan alih fungsi lahan itu.
"Ironisnya, kabupaten/kota sekarang ini justru berlomba-lomba menarik investasi tanpa memedulikan lagi RT/RW yang sudah dibuat. Sehingga membiarkan alih fungsi lahan pertaian pangan untuk pemukiman dan industri," ujar dia.
Padahal, Perda Nomor 1 Tahun 2013 itu mendorong petani menanam tujuh komoditas pangan dengan memberikan asuransi jika gagal panen atau puso.
"Namun, syaratnya mereka harus membentuk kelompok tani karena lahan yang dijamin ansuransi itu minimal seluas 2 hektare," imbuh dia.
Ia berharap, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut mengawasi dan menggagalkan alih fungsi lahan. "Menjual tanah itu memang hak masyarakat, tapi kalau tidak diatur, ya semua lahan pertanian pangan bisa habis karena alih fungsi. Akibatnya, ketahanan pangan bisa terancam," pungkas dia.
(TTD)
