"Sebab, masalah tambang di Lumajang ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, melainkan juga bermasalah dengan perizinan, pendapatan daerah, lingkungan, serta masalah sosial," kata Miftahul Ulum, di kantor DPRD Jatim, Jalan Indragiri, Surabaya, Rabu (7/10/2015).
Senada juga dikatakan Rofik, anggota DPRD Jatim dari dapil 4, berharap penegak hukum, Pemerintah Daerah Lumajang dan Pemprov bersikap tegas dalam kasus di Lumajang.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Karena ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga persoalan sosial. Kami harap polisi segera mengungkap dan menangkap aktor utamanya," kata politisi asal PPP ini.
Thoriqul Haq, anggota DPRD dari dapil 4, mendesak Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur bersikap tegas. "Gubernur harus menghentikan sementara seluruh izin tambang mineral logam yang ada di Jawa Timur," kata politisi dari PKB ini.
Selain mendesak pembentukan pansus, anggota DPRD dari Dapil 4 ini juga mendesak aparat kepolisian, Pemda Lumajang dan Pemprov Jatim bersikap tegas dalam menyikapi pertambangan yang berujung pembantaian Tosan dan menewaskan Salim Kancil.
Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah 4 terdiri dari sembilan orang. Mereka di antaranya Miftahul Ulum dan Thoriqul Haq dari PKB, Rofik dari PPP, Umar Basor dari PDI Perjuangan, serta Muhammad Fawaid dari Gerindra.
Mereka menyatakan sikap, tidak ada anggota DPRD Jatim dari dapil empat Jember-Lumajang yang terlibat dalam pembunuhan aktivis Salim Kancil dan Tosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
