"Kita sudah dikasih tahu alat-alat itu dan hasilnya bagus. Ya kita setujui. Tidak benar kalau ada deal-deal di balik itu. Zaman seperti ini enggak berani main-main proyek seperti itu," kata Ketua Komisi D DPRD Jatim, Edy Paripurna, dihubungi di Surabaya, ditulis Jumat (6/11/2015).
Menurut Edy, DPRD Jatim akan melakukan pengawasan dana tersebut. "Kami awasi betul setelah pelaksanaan," tandas Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara itu, sumber di internal DPRD Jatim menyebutkan langkah Komisi D meloloskan anggaran untuk alat berat itu menuai kecurigaan besar. Pasalnya, semua SKPD Pemprov Jatim berhemat dengan memangkas anggaran untuk kepentingan mendesak. Tapi Komisi D malah menyetujui usulan Dinas PU Bina Marga untuk menghamburkan uang rakyat.
"Komisi-komisi di DPRD Jatim kalau rapat dengan SKPD, semuanya sambat karena anggaran harus dikepras sehingga tidak bisa membeli barang-barang walaupun itu penting. Tapi ini Komisi D malah meloloskan belanja alat berat impor Rp63,8 miliar, ini sangat aneh," jelas sumber ini.
Soal anggaran ini juga dipermasalahkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Direktur Parlemen Watch Jatim, Umar Sholahudin, mengatakan patut diduga ada udang di balik proyek pengadaan alat-alat berat di Dinas PU Bina Marga Jatim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
