Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan mengatakan selain Surabaya, dua kota lain yang belum memiliki BPBD adalah Mojokerto dan Blitar. Tapi dua kota itu masih dalam proses pembicaraan untuk membentuk BPBD.
Sudarmawan mengatakan keberadaan BPBD penting untuk menanggulangi bencana. Sehingga koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun lebih mudah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kami juga akan mudah menyusun bersama rencana kontijensi bencana nantinya. Sehingga ketika ada bencana, maka penanganannya bisa lebih baik," kata Sudarmawan di Surabaya, Kamis (15/12/2016).
Di lain tempat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Surabaya, Soemarno, mengatakan bakal terlibat dalam penanganan bencana. Nama lembaga itu pun berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB-Linmas) Kota Surabaya.
"Peresmian perubahan nama itu saat ini masih menunggu persetujuan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," kata Soemarno.
Menurut Soemarno, BPB-Linmas nantinya tidak hanya bertugas menjadi koordinator Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB) saja, tetapi juga bertugas secara teknis turun ke lapangan saat terjadi bencana di Surabaya.
"Dengan perubahan nomenklatur ini, Bakesbangpol Linmas nanti akan menjadi lembaga teknis penanggulangan bencana. Tentu akan sering turun ke lapangan untuk memantau langsung bencana yang terjadi," jelasnya.
Soemarno mengaku Pemkot Surabaya juga telah menganggarkan dana operasional BPB-Linmas dalam APBD Kota Surabaya 2017. Bahkan telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Namun, Soemarno enggan menyebutkan berapa nominal alokasi dana dari APBD 2017 tersebut.
"Nanti saja nunggu pengesahan dan persetujuan dari Bu Wali Kota saja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
