Undangan itu menggunakan kertas berwarna dasar putih. Tertulis di bagian atas: Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura'. Undangan itu menyebutkan Deklarasi Provinsi Madura dilakukan pada 10 November 2015 di Gedung Ratho Ebhu di Jalan Jenderal A. Yani, Bangkalan.
"Benar, undangan sudah menyebar ke mana-mana bahwa akan digelar Deklarasi Provinsi Madura," kata Sekjen Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jimhur Saros, Selasa (3/11/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Jimhur bahkan mengklaim empat bupati di Madura mendukung acara tersebut. Mereka sepakat melepaskan diri dari Jawa Timur dan membentuk provinsi baru.
Alasannya, kata Jimhur, Madura selalu dianaktirikan. Madura tak pernah mendapat bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas (migas).
"Bagi hasil Migas hanya sekitar empat persen, ini kan bagi masyarakat Madura tidak adil," kecewanya.
Jumhur pun menilai Pemerintah Provinsi Jatim tak memerhatikan pembangunan di Pulau Madura. Contohnya, jalan yang memanjang dari wilayah Kamal menuju Sumenep sepanjang 180 Km tak pernah diperlebar.
"Kami juga akan kirim surat ke Presiden dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang tentang syarat berdirinya provinsi baru," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf belum bisa berkomentar banyak soal deklarasi tersebut. Dia hanya mengatakan, deklarasi merupakan sebuah aspirasi. "Kami hargai itu sebagai aspirasi," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Menurut Gus Ipul, pemerintah masih belum bisa memutuskan apakah nantinya mendukung gerakan itu maupun menolak gerakan tersebut. Pemerintah, menurutnya, masih wait and see.
"Tapi kami possitive thinking saja, mereka membuat gerakan itu pasti tujuannya baik ingin Madura maju," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
