Sejumlah pejabat dan petinggi organisasi hadir dalam acara pengukuhan kepengurusan DPD PA GMNI Jatim. Di antaranya adalah Gubernur Jatim Soekarwo, yang juga senior di PA GMNI, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi serta seluruh pengurus DPC PA GMNI se-Jatim.
Sejumlah SKPD Pemprov Jatim ikut dilantik dalam Kabinet PA GMNI. Di antaranya Kepala Dinas Koperasi UMKM Jatim I Made Sukartha, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo dan mantan Kadisnak Jatim Maskur. Selanjutnya Mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo yang saat ini menjabat Komut Bank UMKM Jatim. Rasiyo masuk di jajaran anggota Dewan Pertimbangan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara Ketua Dewan Pertimbangan dijabat Prof Dr Rohmad Romdhoni dengan Wakil Ketua Basuki Rekso Wibowo. Kemudian, Ketua Dewan Pakar adalah Prof Dr Haryono dan Wakil Ketua Imannuel Sudjatmoko.
"Pemilihan ketua ini sudah setahun lalu tapi baru dilantik hari ini karena banyaknya kesibukan. DPD PA Jatim telah membentuk kepengurusan di 27 DPC kabupaten/kota di Jatim, semoga saya mampu mengemban amanah ini sebagai ketua dengan support dan bantuan kawan-kawan PA GMNI Jatim lainnya," kata Nurwiyatno, usai pelantikan.
Sejumlah program sudah disiapkan, pertama melakukan konsolidasi internal organisasi, penguatan ideologi dan komunikasi serta pendekatan antaralumni dan kader GMNI.
"Nantinya setiap tiga bulan sekali, kami akan menghadirkan pakar untuk menambah wawasan di Sekretariat PA GMNI Jatim," imbuh dia.
Ketua DPP PA GMNI Eva Kusuma Sundari mengatakan, ada lima DPD PA GMNI yang sudah mendapat SK pelantikan dari DPP, tetapi yang dilantik pertama kali adalah Jatim.
Gubernur Jatim Soekarwo yang juga mantan Ketum DPP PA GMNI, mengatakan PA GMNI memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi bangsa. Indonesia saat ini kata dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena posisi liberalisme dan kapitalisme menguasai seluruh sendi berbangsa.
"Saat ini satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 persen aset perekonomian bangsa," tukasnya.
Pakde Karwo sapaan karib Soekarwo menegaskan, sebagai pengusung konsep Trisakti, GMNI harus mampu menerjemahkan Trisakti dengan kerja-kerja nyata. Selama ini, Trisakti dinilai hanyalah slogan sepi di tempat ramai.
"Sering dipidatokan tapi tidak dijalankan," kata dia.
Padahal kaum Marhaenisme yang diperjuangkan GMNI sejatinya adalah kelompok marginal yang terpinggirkan. Marhaenisme sejatinya adalah para pelaku UMKM yang selama ini tidak pernah mendapatkan keadilan.
"Suku bunga harus berpihak pada yang kecil. Jangan seperti saat ini di mana yang kecil diperas dengan bunga 22 persen, padahal perusahaan besar bunganya hanya 12 persen," ujar dia.
Melalui forum ini, Pakde Karwo meminta seluruh alumni GMNI yang kini menjabat di posisi strategis untuk turut mengubah regulasi yang pro Marhaenisme. "Trisakti adalah kedaulatan politik. Basisnya kepentingan nasional jangan sampai larut dalam globalisasi. Ideologi jangan larut pada pragmatisme," pungkas politikus Demokrat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(REN)
