Menurut salah satu anggota Fraksi PKB, usulan hak angket yang dilakukan PKB atas desakan organisasi underbow kepemudaannya, Garda Bangsa. Wakil Bupati yang juga Ketua DPC PKB Bangkalan, Madura, Jawa Timur justru tak beri restu interpelasi.
“Langkah kami engga ada kaitannya dengan wabup, ini murni gerakan kritis kami terhadap penyimpangan kinerja bupati," terang Hotib Marzuki, anggota Fraksi PKB, Senin (28/9/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Fraksi PKB Inisiasi Hak Angket dan Interpelasi Bupati Bangkalan
Hotib mengatakan, aksi massa pendukung Bupati Makmun Ibnu Fuad, melakukan hujatan terhadap wabup sangat tidak berdasar. Menurutnya, langkah PKB menginisiasi hak angket dan interpelasi akan tetap jalan walaupun tak mendapat restu dari wakil bupati yang sekaligus Ketua DPC PKB.
Hotib memaparkan, selama ini bupati banyak melakukan penyimpangan kinerja. Termasuk di antaranya menolak keberadaan BPWS selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan Madura pascapendirian Jembatan Suramadu.
“Kita lihat saja, biar masyarakat yang menilai, mana yang benar-benar bekerja, dan mana yang pura-pura bekerja,” imbuh Hotib.
Akan tetapi, langkah Fraksi PKB tampaknya tak akan mulus. Empat fraksi besar di DPRD Bangkalan menyatakan sikap akan menolak usulan tersebut. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
