"Kita akan lakukan stimulasi, sehingga akan muncul hitungan kasar terhadap dana tersebut," ujar anggota komisi A DPRD Jatim, Hartoyo, di Surabaya, Rabu (24/2/2016).
Dia mengatakan, simulasi akan menghitung hitungan kasar dana yang dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan Pilgub. Simulasi juga bertujuan mengetahui jumlah dana untuk masing-masing calon gubernur. Misalnya biaya pengadaan alat peraga kampanye dan honor relawan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Selain itu, menurut politikus partai Demokrat ini pihaknya bersama KPU Jatim, dan Biro Umum akan mengadakan study banding ke beberapa daerah yang sebelumnya telah mengadakan Pilkada serentak. Studi banding akan mencakup tentang pembagian dana antara pemerintah Kabupaten kota dan Provinsi serta bagaimana dalam proses pelaksanakaannya.
Sebelumnya, Pemprov mengatakan Pilgub Jatim membutuhkan anggaran Rp1,4 triliun. Pemprov pun mencicil persediaan dana sejak 2014.
"Tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp400 miliar, tahun 2016 sebesar Rp200. Nah tahun 2017 sudah masuk ke tahap pelengkapan dokumen dan lainnya untuk dilakukan perhitungan," katanya.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan dana itu untuk membiayai seluruh penyelenggara Pilgub di 38 kabupaten/kota di Jatim. Namun, dengan adanya sistem sharing atau pembagian dengan 18 kabupaten/kota di Jatim, maka pembiayaan Pilgub akan dapat diminimalisir sampai di bawah Rp1 triliun.
"Asumsi pembiayaan yang disharing dengan Kabupaten kota memang belum ada kesepakatan dan standarisasi. Namun biasanya sharing dana itu menyangkut honor panitia penyelenggara," kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
