"Pertama, pemerintah harus memeriksa secara komprehensif persediaan vaksin anak, khususnya yang masuk daftar imunisasi wajib di seluruh sentra kesehatan yang menyelenggarakan layanan imunisasi," kata Isa, kepada Metrotvnews.com, Selasa (28/6/2016).
Kedua, pemerintah harus konsekuen atas pengadaan imunisasi wajib, sekaligus mengatasi ancaman besar terhadap kesehatan anak-anak akibat vaksin palsu. "Sudah seharusnya pemerintah mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara cuma-cuma alias gratis," ujarnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ketiga, pemerintah harus memiliki basis data imunisasi nasional. Nantinya, kata dia, basis data tersebut dapat diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). "Sehingga riwayat imunisasi anak bisa terpantau," katanya.
Keempat, vaksin harus menjadi kebutuhan dasar sehingga orang tua wajib melaksanakannya. Jika tidak, orang tua harus dikenakan ancaman pidana. Demikian pula terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak memiliki orang tua.
"Pemerintah harus tetap memelihara kesehatan mereka, termasuk dengan memberikan imunisasi wajib secara lengkap," jelasnya.
Kelima, pemerintah harus memberi hukuman berat bagi para sindikat pemalsu vaksin. "Mereka layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Jika memungkinkan hukuman mati," kata dia.
Keenam, pemerintah sudah sewajarnya memperkuat dukungan bagi penelitian dan pengembangan vaksin dalam rangka memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan vaksin, yang berkualitas dan murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
