Kota Surabaya dari udara. Foto: Antara/Eric Ireng
Kota Surabaya dari udara. Foto: Antara/Eric Ireng (Amaluddin)

Ombudsman: Layanan SKPD di Jatim Tak Puaskan Masyarakat

pelayanan kependudukan
Amaluddin • 22 Desember 2015 21:42
medcom.id, Surabaya: Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, menyigi tingkat kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota di Jatim. Hasilnya, Kota Surabaya menduduki peringkat pertama tingkat kepatuhan SKPD
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta, mengatakan hasil itu didapat dari uji sampling dengan menggunakan produk layanan di antara SKPD-SKPD yang ada di Jatim. Uji sampling dilakukan di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan.
 
“Dari sampling tersebut Surabaya mendapat nilai tertinggi dengan rata-rata 75,75. Namun, masih dalam predikat kuning atau sedang,” ujar Agus saat berbincang dengan Metrotvnews.com, di kantor Ombudsman Jatim, Jalan Embong Kemiri, Surabaya, Selasa (22/12/2015).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Daerah yang mendapat predikat terendah adalah Kabupaten Pasuruan dengan nilai rata-rata 37,20. Nilai yang didapatkan daerah ini adalah standar nilai yang ditetapkan Ombudsman Jatim, yakni 0-50 untuk kategori rendah, 51-80 sedang, dan 81-100 tinggi. "Jadi, meskipun Surabaya tertinggi namun standar nilainya masih rendah,” kata Agus.
 
Enam SKPD di Kota Surabaya yang diuji adalah Badan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, dan Unit Pelaksana Terpadu Satu Atap (UPTSA).
 
UPTSA mendapat nilai tertinggi sedangkan nilai terendah Dinas Pertanian. “Dalam penilaian, kita menyamar menjadi masyarakat biasa, kemudian menilai dengan standar kita tadi,” ujar Agus. 
 
Selain masih banyaknya SKPD yang belum patuh terhadap peraturan, Ombudsman Jatim juga masih menemukan banyak praktik pungli liar. Selain itu, masih banyak biro jasa yang bersebaran di SKPD dengan jaminan kemudahan urusan. Biro jasa ini biasanya bekerja dengan internal SKPD. 
 
“Kita berharap tahun depan masyarakat banyak yang berani melaporkan kinerja SKPD yang mereka ketahui dan pelapornya ke kami, pasti aman,” kata Agus.
 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif