Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, sebelumnya, pegawai honorer yang tak memiliki kompetensi diangkat menjadi PNS.
"Lalu masak iya sekarang mereka akan dipecat lagi. Jika wacana itu benar terwujud, akan menimbulkan polemik," kata Pakde Karwo di Surabaya, Kamis (9/6/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pakde Karwo mengaku tak tahu soal detail rasionalisasi yang menjadi wacana Kemenpan RB. Menurut undang-undang, kata Pakde Karwo, rasionalisasi itu untuk PNS yang tak produktif.
"Klaau yang tak produktif itu dirasionalisasi, bagi saya itu masuk akal. Sebab itu hanya membebani APBN atau ABPD," ujar Pakde Karwo.
Sementara PNS yang produktif, kata Pakde, tak mungkin dirasionalisasi. Misalnya tenaga kesehatan dan pendidikan. Apalagi, Pemprov Jatim, kini mengalami kekurangan tenaga guru dan medis.
Tapi, saat ini, kata Pakde, ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sebab, itu merupakan program dari Kemenpan RB.
Rasionalisasi atau pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi buah bibir setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melontarkan wacana tersebut.
Baca: Jokowi: Rasionalisasi PNS Bagian dari Hemat Anggaran Pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, rencana dan konsep yang diusulkan Yuddy belum dia terima. Namun, Jokowi menjelaskan rencana tersebut merupakan bagian dari penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
Di sisi lain, belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada APBN dan APBD di 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 persen. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa. Belanja pegawai dan pensiun/BPP ini setiap tahunnya cenderung terus meningkat.
Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi. Rasionalisasi PNS direncanakan dimulai pada 2017.
Diperkirakan ada sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati sampai dengan 2019, serta berlanjut sampai dengan 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
