Ilustrasi. MI
Ilustrasi. MI (Amaluddin)

KPK Periksa Harta Kepala Daerah Hingga Kadis

lhkpn
Amaluddin • 10 Juli 2019 20:57
Surabaya: Satuan tugas (Satgas) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa harta puluhan pejabat di Jawa Timur. Harta 37 pejabat dari beragam latar belakang dan tingkat jabatan dari berbagai wilayah ditelisik.
 
"Kami melakukan kegiatan ini selama lima hari sejak 8-12 Juli 2019. Ada sebanyak 37 penyelenggara negara di Jatim yang diperiksa terkait LHKPN," kata Kepala Satgas Pemeriksaan LHKPN Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan Nexio Helmus terkait operasi di kantor Gubernur Jatim di jalan Pahlawan Surabaya, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Sebanyak 10 di antaranya memiliki jabatan bupati dan wakil bupati. Di antaranya, Bupati Lumajang Ipong Muchlisoni, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Blitar Rijanto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Bupati Trenggalek Mochammad Nor Arifin turut jadi target pemeriksaan,
 
"Sisanya adalah pejabat daerah setingkat kepala dinas dan sekretaris daerah," ujar Helmus.
 
Pemeriksaan digelar tertutup oleh tiga tim di ruang Brawijaya komplek kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. Namun, Helmus merahasiakan kenapa hanya memeriksa 37 pejabat di Jatim.
 
"Ada kriterianya, tapi tidak bisa kami sampaikan. Yang pasti pemeriksaan ini dalam rangka pencegahan sekaligus pengawasan internal. KPK mendorong transparansi dan perbaikan LHKPN terhadap pejabat atau kepala daerah," katanya.
 
Kewajiban melaporkan LHKPN sesuai dengan Pasal 5 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setiap penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
 
"Jadi, kami menjalankan tugas sesuai perintah undang-undang yang berlaku," kata Helmis.
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif