Mereka membentangkan spanduk bertuliskan: Usir Lapindo dari Bumi Sidoarjo. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena tak pernah menikmati keuntungan minyak bumi dan gas.
Koordinator KOMPAG Jatim, Muhaimin Kholid, mengatakan Sidoarjo merupakan penghasil minyak dan gas. Namun masyarakat Sidoarjo tak pernah menikmati keuntungan hasil tersebut.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kholid mengatakan itu diketahui setelah Komisi B DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Lapindo beberapa waktu lalu. Hasil hearing menyebutkan dana dari hasil minyak bumi dan gas 'nol persen'.
"Terbukti, di sepuluh tahun terakhir ini, bahwa PT Lapindo Brantas Inc selaku perusahaan yang terikat kontrak dalam mengelola blok brantas terbukti tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat Sidoarjo, justru telah banyak merugikan warga masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ungkap Kholid dalam aksinya.
Selama ini, lanjutnya, berdasarkan informasi dan pemberitaan terkait tatakelola Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sidoarjo selama dua bulan terakhir cukup dinamis. Lantaran tak menerima dana bagi hasil, masyarakat pun menolak rencana pengeboran.
Lapindo pun tak bertanggung jawab sepenuhnya pada korban semburan lompor di Kecamatan Porong. Penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan terdampak semburan lumpur belum tuntas.
"Bahkan, negara harus mengeluarkan dana milyaran rupiah sebagai dana talangan ganti rugi, dengan alasan Lapindo sudah tidak ada biaya," lanjutnya.
Nyatanya, Lapindo malah menyiapkan kegiatan perawatan pengeboran di beberapa blok. Baca: Lapindo akan Lakukan Perawatan Sumur Migas di Porong
"Dua bukti tersebut sudah sangat jelas, bahwa keberadaan PT Lapindo Brantas Inc di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Usir Lapindo sekarang juga," teriaknya.
Kholid dan kawan-kawan berharap pemerintah mencabut izin pengelolaan minyak bumi dan gas Lapindo dari Sidoarjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
