Khofifah pun menawarkan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, untuk menyelaraskan program UGD dengan program Sistem Layanan Terpadu (SLT) Kemiskinan, mengingat, Banyuwangi sudah memiliki sistem pendukungnya lewat Smart Kampung.
"Kalau Bupati sepakat bisa langsung kita tunjuk. Sistem yang sudah dibangun Banyuwangi ini sudah sangat komprehensif. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) kalau diimplan ke sini, sudah bisa nyambung pada konektifitas nasional. Apalagi di Banyuwangi desa-desanya sudah sewa bandwith," kata Khofifah melalui siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Senin (25/4/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Khofifah mengapresiasi program UGD yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Sebab, kata Khofifah, saat ini pihak Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan 50 kabupaten/kota se-Indonesia untuk sistem Layanan terpadu (SLT) Kemiskinan.
Menurut dia, sistem rujukan terpadu yang disiapkan Kemensos tahun ini merupakan sistem yang otomatis memperbarui data dari seluruh layanan kemiskinan. Data tersebut nantinya langsung direspon dan ditindaklanjuti.
"Dan ternyata yang disiapkan Banyuwangi jauh lebih advance. Lewat program UGD Kemiskinan, e-village budgeting, dan program Smart Kampung-nya,” katanya.
Dengan program UGD kemiskinan ini, Pemkab Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. Angka kemiskinan berhasil berkurang dari tahun 2010 yang mencapai 20,4 persen, turun menjadi menjadi 9,2 persen pada 2015. Mensos pun terus berharap, Banyuwangi siap jadi model percontohan di Indonesia.
"Sehingga apa yang diinisiasi oleh Banyuwangi tidak hanya bisa dijadikan role model di Indonesia saja, tetapi juga negara-negara lain di dunia," pungkas khofifah.
Smart Kampung sendiri adalah program pelayanan publik yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan. Pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir mati pindah dan datang, akta kelahiran, pengurusan kartu keluarga cukup di desa/kelurahan, bahkan dilengkapi data kemiskinan di tiap desa.
Balai desa pun dijadikan pusat aktivitas masyarakat dengan dilengkapi wifi, yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa. Balai desa dijadikan spot untuk mencari informasi, sekaligus pusat aktivitas warga. Mulai dari les kesenian, posyandu, kegiatan ekonomi produktif, hingga temu warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(MEL)
