Sebelumnya, pemprov mengalokasikan Rp300 miliar untuk Dinas Pendidikan dalam APBD. Namun dalam RAPBD-P, besaran itu berkurang sebanyak Rp31 miliar.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menyayangkan tindakan Pemprov yang memangkas anggaran pendidikan. Padahal pendidikan merupakan sektor vital di masyarakat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Apalagi tahun depan Pemprov diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan SMA/SMK. Sehingga pemprov membutuhkan anggaran untuk persiapan," kata Suli ditemui di Kantor DPRD Jatim, Kota Surabaya, Selasa (16/8/2016).
Hal itu bertentangan dengan amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Seharusnya pemprov menganggarkan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.
Suli mengatakan besaran RAPBD-P 2016 di Jatim mencapai Rp24,5 triliun. Bila merujuk UU, seharusnya anggaran pendidikan sebanyak Rp5 triliun.
"Tapi dalam RAPBD-P, alokasi anggaran pendidikan malah berkurang 10,62 persen," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Senada, Moh Eksan, anggota Komisi E DPRD Jatim, pun menyayangkan efisiensi anggaran yang masuk ke pos pendidikan. Eksan khawatir pemangkasan anggaran akan menurunkan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jatim.
Selain pendidikan, pemangkasan anggaran pun terjadi untuk di pos lain. Misalnya Dinas Bina Marga dari Rp870 miliar menjadi Rp807 miliar; Dinas Pengairan dari Rp268 miliar menjadi Rp231 miliar.
Sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan pemangkasan terjadi lantaran kondisi perekonomian lemah. Target penerimaan negara dan pendapatan daerah menurun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
