Masyarakat menolak Gafatar. Foto: Antara
Masyarakat menolak Gafatar. Foto: Antara (Amaluddin)

Kenapa Kaum Intelektual Jadi Sasaran Organisasi Radikal?

gafatar
Amaluddin • 02 Februari 2016 19:37
medcom.id, Surabaya: Psikolog dari Lembaga Bantuan Psikologi Jawa Timur, Risa Wahyuni, mengatakan wajar jika organisasi radikal mengincar anggotanya dari kaum intelektual seperti yang dialami dokter Rica yang bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sebab, menurut dia, orang-orang intelektual memiliki idealisme tinggi dan mudah dipengaruhi.
 
"Orang-orang idealis kerap melihat kondisi yang dialami tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan, sehingga berujung frustasi," kata Risa, saat dihubungi, Selasa (2/2/2016).
 
Risa mengatakan orang-orang yang memiliki idealisme dan keinginan tinggi, tetap tidak mampu mencapainya, akan rentan dipengaruhi. Ini klop dengan modus yang dilakukan organisasi radikal dalam merekrut anggotanya. Selain mengatasnamakan agama, organisasi aliran sesat juga kerap menjanjikan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu dibenarkan mantan koordinator perekrut anggota organisasi Negara Islam Indonesia (NII) Jawa Timur, Ahmad Syamrani. Dia‎ menganggap keberadaan Gafatar tidak jauh beda dengan organisasi NII. Keduanya sama-sama ingin mendirikan negara sendiri. Gaya dan gelagatnya juga sama.
 
Semisal, untuk menyuplai dana agar anggota baru tidak merasa miskin dan merasakan kesejahteraan dunia, kelompok atau organisasi yang bersangkutan menerjunkan tim untuk mencari dana di supermarket-supermarket yang ada.
 
"Saya dulu koordinator pencari dana. Saya menerjunkan orang-orang di depan supermarket yang membawa amplop dengan alasan membantu yayasan. Itu memang legal, tapi tujuannya untuk memasok dana organisasi. Dulu di Jawa Timur, dalam waktu tidak sampai setahun, bisa terkumpul Rp3 miliar," kata Syamrani.
 
Sementara itu, untuk mencegah pegawai negeri sipil bergabung dengan Gafatar dan organisasi radikal lain, Pemprov Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan akreditasi pegawainya.
 
“Setiap staf kita yang di kabupaten/kota harus meningkatkan akreditasi mereka agar tidak lagi kecolongan karena pergerakan mereka yang sangat halus,” kata Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif