Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki.
"Enggak bisa Bupati sembunyi di balik SKPD. Kebijakan SKPD kan juga berkaitan dengan Bupati," kata Hotib, Rabu (23/9/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Hotib mengatakan penyerapan anggaran Bangkalan rendah bukan karena kinerja SKPD buruk. "Tapi karena prosedur pencairan anggaran yang rumit yang diterapkan Bupati," terang Hotib.
Setiap kali meminta pencairan anggaran, kata Hotib, SKPD harus memaparkan program yang akan direalisasikan. Padahal, hal itu sudah pernah dilakukan dalam proses penetapan APBD. Sehingga, SKPD tak perlu lagi memaparkannya.
"Itupun kalau Bupatinya ada di tempat. Kalau enggak ada ya kembali lagi," ujarnya.
Hingga Agustus 2015, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan mencatat serapan anggaran di SKPD yaitu 43,03 persen dari total APBD sebesar Rp1,9 triliun.
Diharapkan, semua SKPD dapat segera menggunakan dan merealisasikan anggaran itu sebelum memasuki pembukuan tahunan di akhir September. Sisa masa penggunaan APBD semakin sempit. Bila tak terserap, dana itu harus dikembalikan ke kas negara.
(Baca: https://www.medcom.id/jatim/berita/172916-jelang-tutup-anggaran-apbd-bangkalan-terserap-hanya-43-03-persen)
Kemarin, Bupati Bangkalan menanggapi usulan hak interpelasi dan hak angket terkait kinerjanya salah alamat. Sebab, katanya, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Justru, pria yang akrab disapa Ra Momon itu menilai pemerintahan buruk lantaran kinerja SKPD tak maksimal.
"Kinerja yang tak maksimal itu kan di SKPD. Seharusnya demo saja SKPD-nya," terangnya kemarin.
(Baca: https://www.medcom.id/jatim/berita/433663-bupati-bangkalan-nilai-hak-angket-dari-pkb-salah-alamat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
