Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi sedunia di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis 10 Desember. Lantaran itu, komitmen bersama menangkal korupsi dapat memanfaatkan sistem teknologi dan informasi.
"Kita semua sepakat kontrol pelayanan publik bisa dilakukan dengan media sosial," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia mencontohkan pelayanan publik seperti jalan rusak, trotoar tak memadai, atau lampu padam. Pakde Karwo mengharapkan anak-anak muda dan masyarakat melaporkan pelayanan tersebut melalui media sosial.
Hal yang sama pun dapat diterapkan pada monitoring dan evaluasi birokrasi di pemerintahan. Sehingga, warga dapat mengawasi kinerja pemimpin di daerah masing-masing.
Pemprov Jatim, kata Pakde Karwo, membangun sistem online informasi dan teknologi. Sistem bertujuan melacak hasil kerja beberapa instansi misal Samsat, Jembatan Timbang, Sistem Lelang dengan e-procurement (E-proc).
Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menegaskan korupsi musuh semua masyarakat Indonesia. Ia pun menyatakan dukungan pada strategi pemerintah memberanguskan korupsi.
Kurang lebih 1.400 orang menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mereka berasal dari kalangan pelajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, forum pimpinan daerah, hingga kepala SKPD.
Enam mahasiswa dan pelajar membacakan Deklarasi Pelajar Antikorupsi dalam acara tersebut. Pengacara Taufik, Didit, dan notaris Hartono Wibowo pun mengucapkan sumpah Pengusaha Antisuap di acara yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
