Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id. (Dwi Apriani)

Lima Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka

kampanye pileg pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Dwi Apriani • 17 Juni 2019 13:05
Palembang: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.
 
Kepala Satuan Reskrim Polresta Palembang, Komisaris Yon Edi Winara menjelaskan, penetapan tersangka berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian dilaporkan selaku Ketua Bawaslu Palembang, Muhammad Taufik, ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol: LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA.
 
Dia melanjutkan, kelima komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 subsider Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kelima komisioner KPU Palembang itu diduga melakukan tindak pidana pemilu,” kata Yon, Minggu, 16 Juni 2019.
 
Kelima tersangka ialah Ketua KPU Palembang berinisial EF dan Al, YT, AB, serta SA  yang masing-masing sebagai komisioner. Mereka diduga telah menghilangkan hak pilih masyarakat.
 
Pasalnya, KPU Palembang sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan suara umum dan pemilihan suara susulan pada Pemilu Serentak 2019.
 
“Kami sudah meminta keterangan dari kelima tersangka dan pemeriksaan sudah dilakukan sejak kemarin. Selain itu, kami juga akan memeriksa 20 saksi tambahan yang merupakan saksi ahli,” urai Yon.
 
Dalam menanggapi hal itu, pihak KPU Palembang menyatakan siap menjalani proses hukum terhadap lima anggota mereka. Ketua KPU Palembang, Eftiyani, menegaskan, pihaknya akan menghadapi persoalan hukum yang mendera mereka karena hal itu merupakan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu.
 
“Status kami sebagai tersangka sudah menjadi konsumsi nasional . Hal itu menjadi keputusan penyidik dan kami sangat menghormati. Kami akan mengikuti proses hukumnya,” kata Eftiyani. 
 
Untuk menghadapi proses hukum tersebut, Eftiyani mengatakan, pihaknya telah menunjuk Sri Sulastriana sebagai kuasa hukum. 
 
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif