PLT Kabid Pelayanan Perizinan Padang Sidempuan Ditetapkan Tersangka
ilustrasi Medcom.id
Medan: Penyidik Direktorat Resserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menetapkan Plt Kabid Pelayanan Dinas Perijinan Pemko Padang Sidempuan, Armen Parlindungan Harahap sebagai tersangka terkait dugaan pungutan liar atau pungli Penerbitan Izin Tanda Daftar.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Toga Panjaitan mengatakan penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan empat orang saksi yang ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perizinan Pemkot Padang Sidempuan.

"Tersangka OTT yang diamankan telah diboyong ke Mapolda Sumut untuk diproses hukum," ujar Toga.


Ia menjelaskan, peristiwa OTT tersebut, terjadi Selasa 10 April sekira pukul 14.40 WIB oleh Tim Saber Pungli Polda Sumut yang dipimpin AKBP Doni Satria Sembiring (Kasubdit Tipikor) bersama personel Ditreskrimsus Polda Sumut dengan mengamankan saksi pemberi Berlian Lubis, Direktris CV Tapian Nauli.

Setelah dilakukan pengembangan kepada saksi, diduga tersangka berinisial APH, 36, Plt Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Pemkot Padang Sidempuan.

"Ditemukan di laci APH, uang tunai Rp15 juta diduga uang hasil pemerasan yang dilakukan terhadap Berlian Lubis," katanya.

Toga mengatakan, dalam hal pengurusan penerbitan Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik CV Tapian Nauli, tersangka meminta uang Rp75 juta. Tetapi saksi hanya sanggup memberikan uang Rp53 juta.

Penyerahan uang cicilan Rp15 juta diserahkan Selasa 10 April, sedangkan sisanya Rp38 juta lagi, akan diserahkan pekan depan, apabila proses perizinan sudah selesai.

Barang bukti berupa uang tunai Rp15 juta, dokumen berkaitan dengan perizinan, dua unit heandphone, dan satu lembar kwitansi penyerahan uang, telah dilakukan penyitaan.

Penyidik Polda Sumut juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi Pegawai Dinas Perizinan, berinisial Suhaimi (37), M Zany Lubis (46) dan Johanes Gultom (43).

"Tersangka melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun," kata Dir Reskrimsus Polda Sumut didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting.



(ALB)