500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
Ilustrasi kartu kredit, Medcom.id - M Rizal
Medan: Sebanyak 500 kartu kredit digunakan kementerian maupun lembaga untuk pembayaran operasional yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan kartu kredit diharapkan dapat menekan transaksi keuangan negara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara Bakhtaruddin mengatakan kementerian dan lembaga negara tak perlu lagi menggunakan uang tunai. Mereka menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai dalam bertransaksi sesuai tugas.

"Dengan pakai kartu kredit, semua tercatat secara transparan," ujar Bakhtaruddin di Medan, Senin, 30 April 2018.


Menurut Bakhtaruddin, sebanyak 500 kartu yang sudah digunakan. Jumlah kartu kredit tak terbatas, bergantung pada permintaan. 

Kepala Kantor Wilayah BRI Medan Presley Hutabarat meluncurkan BRI Corporate Card untuk digunakan kementerian dan lembaga negara. Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan satuan kerja. 

"Kebutuhan ini di antaranya untuk pembelian tiket pesawat, perjalanan dinas, belanja barang operasional dan persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan operasional serta nonoperasional," urai Presley.

Batas transaksi satu kartu kredit beragam mulai dari Rp50 juta hingga Rp200 juta. Bendahara satuan kerja dapat mengontrol transaksi yang digunakan pemegang kartu. Ini juga semakin mendorong percepatan implementasi transaksi non tunai (cashless) di lingkup kementerian dari lembaga. 

"Persediaannya mulai Rp50 juta sampai Rp200 juta. Kalau bolak balik dipakai, maka harus diisi ulang. Pengeluaran apapun itu di satker, maka lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang mendapatkan kartu ini kembali ke satker masing-masing. Apakah kepala satker atau bendaharanya kita tak campuri," bebernya.



(RRN)