Kegiatan Konferensi Pers Penandatangan Mou antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJBC dengan Kementerian Kemaritiman, yang diwakili Ditjen Hubla, di Batam, Selasa, 15 Januari 2019.
Kegiatan Konferensi Pers Penandatangan Mou antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJBC dengan Kementerian Kemaritiman, yang diwakili Ditjen Hubla, di Batam, Selasa, 15 Januari 2019. (Anwar Sadat Guna)

DJBC dan Hubla Teken MoU Perketat Penegakan Hukum di Laut

tni kementerian keuangan kementerian perhubungan bea cukai
Anwar Sadat Guna • 16 Januari 2019 19:57
Batam: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan, menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkut laut, dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, dan surat kabangsaan kapal Indonesia. 
 
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan peluncuran Program Penertiban Nasional Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Sumatera, bertempat di Pelabuhan Batuampar, Batam, Provinsi Kepri, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengungkapkan, penandatanganan MoU ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Nota kesepahaman ini merupakan landasan bagi kedua pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan lalu lintas barang dan/atau sarana pengangkut laut dan pertukaran data terkait Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien,” kata Agus.
 
Nota kesepahaman ini, kata dia, juga merupakan dasar pelaksanaan pertukaran data, meningkatkan validitas data terkait pengawasan lalu lintas barang dan atau sarana pengangkut laut di kawasan pabean Indonesia.
 
“Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang ilegal sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya di  Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera,” ujarnya.
 
Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengatakan, sinergi itu dilakukan untuk meningkatkan maritime awareness, mengintegrasikan pola serta sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut.
 
Ia mengatakan, tantangan tugas yang dihadapi aparat penegak hukum di laut membuat sinergi ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. "Kami menilai bahwa sinergi antar lembaga/kementerian ini menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi," ujarnya.
 
Dikatakan Heru, dalam melakukan pengawasan di laut, aparat penegak hukum dihadapkan dengan modus-modus yang berkembang. Sinergi antara Bea dan Cukai bersama Ditjen Hubla menjadi langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
 
"Aparat penegak hukum kerap dihadapkan dengan berbagai modus kejahatan baru, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar perairan Indonesia bukan lagi menjadi tempat penyelundupan," tegasnya. 
 
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, kebijakan yang dilakukan lintas kementerian/lembaga telah berdampak positif terhadap kepatuhan importir, kualitas data dan perdagangan sehat yang mampu membuat tax based naik hingga 62%, serta penerimaan perpajakan dan pabean naik 42%. 
 
"Kalau kita lihat tadi, speed boad yang dipakai oleh para penyelundup bisa menempelkan mesin yang jauh lebih banyak, yang menyebabkan kecepatan mereka lebih tinggi dari para petugas. Jadi akan dilakukan kebijakan-kebijakan untuk menertibkan itu, sehingga perairan Indonesia menjadi tempat kegiatan legal yang baik," jelas Sri Mulyani. 

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif