Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani (Anwar Sadat Guna)

Pemerintah Kepri Pastikan Tak Ada WNA Punya KTP-el

e-ktp
Anwar Sadat Guna • 01 Maret 2019 04:08
Batam: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memastikan bahwa tidak ada warga negara asing (WNA) di wilayah Provinsi Kepri yang memiliki kartu tanda penduduk eletronik (KTP-el). Untuk kepemilikan KTP-el, pihaknya lebih memprioritaskan warga negara Indonesia, dalam hal ini masyarakat Kepri.  
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan dan menghimpun informasi langsung ke kabupaten/kota di Kepri perihal KTP-El bagi WNA.  
 
“Laporan dan informasi dari para kadis kabupaten dan kota, tidak ada WNA di Kepri yang memiliki KTP-Elektronik,” kata Sardison, Kamis,  28 Februari 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Sardison, pihaknya lebih memprioritaskan penerbitan KTP-el untuk WNI. Pasalnya, masih banyak warga yang belum memiliki kartu identitas tersebut. ujarnya. 
 
Namun begitu, lanjut Sardison, laporan dari semua kepala dinas, KTP-el yang masuk dalam proses rekam dengan status PRR (Print Ready Record) atau siap dicetak sampai siang tadi sudah mencapai 100 persen.
 
Baca: KTP-el WNA Harus Punya Izin Tinggal
 
Pihaknya mengimbau agar masyarakat proaktif mengurus administrasi kependudukan, dan melaporkan setiap ada perubahan data kependudukan. Termasuk menyampaikan hal penting seperti; kelahiran, kematian, perkawinan, dan pindah datang.
 
“Harapannya agar kita semua tertib administrasi kependudukan, termasuk perubahan data penting keluarga,” pungkasnya. 
 
Sebelumnya, KTP-el warga Tiongkok, Guohuin Chen viral di dunia maya. NIK yang digunakan Chen terdata dalam DPT Pemilu 2019 atas nama Bahar. Kemendagri meyakini ada kesalahan data e-KTP milik Bahar. NIK yang tertera di KTP-el milik Bahar merupakan NIK milik Guohuin Chen.
 
Baca: Data KTP-el Warga Tiongkok Salah Input
 
Kemendagri menegaskan KTP-el hanya diberikan kepada WNA yang memenuhi sejumlah syarat. Pemberian KTP-el ini diatur Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 
Mereka harus memiliki izin tinggal tetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Izin tinggal ini memiliki jangka waktunya terbatas, bukan seumur hidup. Masa berlaku KTP-el WNA akan tergantung dengan izin tinggal tetapnya.
 
Masyarakat diminta tak khawatir WNA pemilik KTP-el bakal menggunakannya di Pemilu 2019. Pasalnya, di KTP-el WNA tercantum jelas kewarganegaraan pemilik KTP.
 

(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif