"Paling tidak apa yang terjadi pada Pak Idrus Marham, menjadi preseden yang baik yang harus diikuti kader partai Golkar yang terlibat kasus hukum," ucap Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution menanggapi penangkapan Faisal, Kamis, 27 September 2018.
Golkar sejak awal sudah tegas menyatakan menjadi partai bersih korupsi. Beragam langkah tegas sudah diambil partai bagi kader yang terlibat kasus pidana luar biasa itu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Sejak sejak awal proses pencalonan legislatif sudah menegaskan bila terjadi kasus hukum, anggota legislatif itu tidak bisa dicalonkan kembali," terang mantan Ketua KPU Sumut itu.
Baca: Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Ditahan
M Faisal masih berstatus sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sumut dan juga pengurus partai. Golkar harus melewati serangkaian mekanisme untuk menentukan nasib kader. Termasuk untuk pergantian antarwaktu (PAW) di legislatif.
"Apalagi ada ketentuan yang mengatur kalau sisa masa jabatan DPRD itu tinggal 6 bulan lagi, itu tidak bisa diisi dan akan berjalan begitu saja (dikosongkan) sampai berakhir," ucap Irham.
DPD Partai Golkar Sumut tetap akan menunggu pedoman dari pengurus pusat untuk kelancaran organisasi partai. Ada dua kader Golkar Sumut yang terjerat masalah, Faisal dan Helmiati yang ditahan terlebih dulu.
"Jadi memang langkah efektifnya tetap apabila mereka mengundurkan diri tanpa ada tekanan dan paksaan," tuturnya
M Faisal dijemput paksa petugas KPK di kediamannya, kawasan Jalan Seroja Medan pada Rabu, 27 September 2018. KPK menetapkan Faisal satu dari 38 tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dan tidak kooperatif karena dua kali mangkir dari panggilan penyidik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
