Suap Bupati Batubara OK Arya, Dua Rekanan Proyek Dinas PUPR Diadili
Salah satu rekanan proyek Pemkab Batubara, Sumut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan. Medcom.id/Farida
Medan: Dua rekanan proyek Pemkab Batubara, Sumut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis 7 Desember 2017. Keduanya Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang didakwa melakukan penyuapan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

"Terdakwa Syaiful menyuap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebesar Rp400 Juta. Uang itu diserahkan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, Helman Herdady," ucap Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Ikhsan di ruang sidang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap


Menurut Penuntut Umum, pemberian uang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yakni sebagai pemberian imbalan (fee) karena Bupati Batubara memberikan persetujuan terhadap pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara.

"Sehingga terdakwa Syaiful mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan peningkatan Jalan Labuhan Ruku menuju Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara TA 2017," jelas penuntut umum di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.


Salah satu rekanan proyek Pemkab Batubara, Sumut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan. Medcom.id/Farida

Baca: Kronologi OTT Bupati Batubara OK Arya

Sementara itu, terdakwa Maringan Situmorang didakwa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa 1 lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 561633 senilai Rp.1.500.000.000,00, 1 lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 560012  senilai  Rp.1.500.000.000,00 dan uang sebesar Rp.700.000.000,00 kepada OK Arya Zulkarnaen. Uang itu diserahkan melalui Sujendi Tarsono alias Ayen.


Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara

"Pemberian uang supaya Bupati OK Arya melakukan pengaturan dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara yakni proyek pembangunan Jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dan proyek pembangunan Jembatan Sentang di Perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentangagar dikerjakan terdakwa sebagai kontraktornya," pungkas penuntut umum

Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua terdakwa melalui penasehat hukum masing-masing menyatakan tidak akam mengajukan eksepsi. Sehingga persidangan kasus ini akan dilanjutkan dengan pembuktian mendengarkan keterangan saksi pada pekan mendatang.

"Hari ini hanya dua terdakwa. Untuk tersangka lain, termasuk Bupati OK Arya bisa saja dilimpahkan satu bulan mendatang," ucap penuntut umum.



(ALB)