"Dari data, hingga semalam sore sudah 50.023 anak yang mendapat vaksin MR atau sekitar 1,2 persen dari target," kata Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Dinkes Sumut, Ridesman, Kamis, 2 Agustus 2018.
Ridesman yang juga menjabat Sekretaris Dinkes Sumut ini mengatakan program berjalan mulai 1 Agustus hingga September 2018. Vaksin ini diberikan pada semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun selama masa kampanye vaksinasi MR.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Jadi selama Agustus, vaksin dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kemudian September, vaksin dilaksanakan di posyandu atau puskesmas setempat. Vaksin ini diberikan tanpa memerlukan izin tertulis perorangan," jelas Ridesman.
Vaksin MR adalah jenis imunisasi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus yakni campak (Measles) dan campak Jerman (Rubella). Sehingga pemberian vaksin ini diharapkan bisa meningkatkan kekebalan pada anak.
"Tujuannya untuk memutus mata rantai dampak rubella, meningkatkan kekebalan dan mencegah kematian akibat campak dan rubella, mengendalikan penyakit yang disebabkan infeksi rubella saat kehamilan serta memutus penularan virus rubella dan campak di masyarakat," jelasnya.
Menurut Ridesman, program vaksin MR di Sumut sejauh ini berjalan lancar. Terkait adanya isu penundaan pemberian vaksin MR dari MUI lantaran mengandung zat yang tidak halal, Ridesman membantahnya.
"Pernyataan halal produk itu memang tupoksinya lembaga sertifikasi halal MUI. Jadi bukan mereka keberatan terhadap vaksin ini. MUI itu menyatakan ke Kemenkes bahwa mereka kurang nyaman karena ada pihak tertentu mengklaim vaksin MR ini halal. Ini yang harus diluruskan. Jadi MUI mengingatkan ke Kemenkes, jangan ada pejabat Kemenkes yang menyatakan halal, sebelum disertifikasi," terangnya.
Ridesman mengaku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang belum mengajukan uji halal vaksin MR ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun begitu, vaksin ini dijamin tidak mengandung babi seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
"Vaksin ini tidak mengandung babi. Tidak dilakukan sertifikasi halal oleh MUI, tidak otomatis vaksin ini disebut tidak halal. Karena kita dalam posisi sudah harus jalan programnya. Saya juga kurang ngerti apakah ada secara teknis di tingkat kementerian kenapa belum diajukan sertifikasi halal ke MUI. Jadi MUI itu menunggu kapan Kemenkes untuk mengajukan uji kehalalan," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
