Gedung Kemenko Perekonomian (Foto: Setkab)
Gedung Kemenko Perekonomian (Foto: Setkab) (Anwar Sadat Guna)

Ombudsman Panggil Darmin Bahas Ex-Officio Kepala BP Batam

bp batam
Anwar Sadat Guna • 11 Februari 2019 15:10
Batam: Ombudsman RI mengagendakan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Dewan Kawasan Batam. Pemanggilan tersebut untuk membahas kebijakan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
 
Hal itu disampaikan Anggota Ombusdman RI Laode Ida kepada Medcom.id, Minggu, 10 Februari 2019. "Sudah kami agendakan pertemuan pada Rabu pekan depan. Namun Kementerian Perekonomian dan Dewan Kawasan minta ditunda hingga pekan berikutnya," ujar Laode Ida.
 
Ia mengungkapkan undangan Ombudsman terhadap Menko Perekonomian dan Dewan Kawasan Batam sehubungan dengan dua hal penting yang akan dibahas bersama, yakni kebijakan tentang ex-officio dan tata kelola Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dua hal ini juga menjadi bagian penting yang dibahas DPR RI dalam menyikapi dinamika di Batam bersama dengan lembaga negara lain, sehingga Ombusdman RI juga perlu untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo," ujar Laode Ida.
 
Dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ex-officio, kata Laode Ida, Ombudsman RI telah melakukan kajian. Kajian tersebut di antaranya merujuk pada aturan tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 53 tahun 1999 yakni dasar hukum pembentukan Kota Batam.
 
"Poin dari kajian kami salah satunya soal rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Apa sebenarnya urgensi menjadikan Wali Kota Batam ex-officio Kepala Batam. Apa dasarnya? Jangan sampai keputusan itu melanggar undang-undang," tegas Laode Ida. 
 
Ia menyatakan bahwa terpenting saat ini adalah Ombudsman RI melakukan upaya pencegahan mal administrasi yang berpotensi dilakukan pemerintah terkait soal ex-officio tersebut. "Kalau sampai hal itu (ex-officio) terjadi, maka itu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Masa sih Presiden mau dijebak seperti itu?" ungkap Laode Ida. 
 
Kebijakan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam dinilai Laode Ide berpotensi melanggar UU tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
 
Laode Ida menambahkan Ombudsman RI telah mengirimkan surat kepada Presiden RI agar mempertimbangkan dan mengkaji lagi rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Hal ini penting agar iklim investasi di Batam tetap kondusif. 
 
Selain soal kebijakan ex-officio, sambung Laode Ida, tata kelola Pulau Batam juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
 
"Kebijakan pemerintah soal BP Batam, juga kami harapkan tidak bergonta-ganti agar ada kepastian hukum berusaha (berinvestasi) di Batam. Padahal kalau kita lihat, warisan BJ Habibie membangun Batam ingin menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan industri terkemuka di Asia dan Asia Tenggara. Ini seharusnya mampu diwujudkan," tegasnya. 
 
"Kalau kita melihat sekarang ini kan, seperti coba-coba terus. Sudah beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan BP Batam. Kalau seperti ini terus bisa menghambat percepatan pembangunan Batam sebagai kawasan tujuan investasi dan lokomotif ekonomi nasional," pungkasnya. 
 
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan menghilangkan dualisme di Batam dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Kebijakan tersebut tengah digodok bersama kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkum HAM dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2014.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi